Kampar Terima DIPA 2024 Sebesar Rp.2.2 Triliun

JarNas - Gubernur Riau Edi Afrizal Natar Nasution menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada para Kepala Daerah dan pimpinan tinggi lembaga se-Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Pekanbaru, Senin (11/12).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan TKD TA 2024 dilakukan secara digital, tidak lagi dalam bentuk dokumen fisik. Penyerahan DIPA dan TKD tersebut sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2024.

Plt. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Burhani As membacakan dokumen DIPA itu bahwasanya Provinsi Riau pada 2024 mendapat Alokasi APBN sebesar Rp.31,83 triliun dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat untuk 463 Satuan Kerja sebesar Rp8,63 triliun yang artinya telah mengalami kenaikan sebesar Rp453,59 M dari 2023 dan TKD sebesar Rp23,20 triliun naik sebesar Rp142,67 miliar.

"Sinergi dan singkronisasi Belanja Pusat dan Daerah sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan, serta menghindari tumpang tindih dan terjadinya duplikasi program dan ini sesuai dengan arahan Presiden RI serta Gubernur Riau," Pj. Bupati Kampar Muhammad Firdaus saat mengikuti acara ini.

"Dapat kita sampaikan juga, bahwa Kabupaten Kampar pada tahun 2024 mendatang menerima Alokasi TKA DIPA sebesar Rp. 2.280.921.973.000,-  yang nantinya akan kita pergunakan sebagai Belanja untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

Dalam sambutannya Gubernur Riau, agar para Kepala Daerah dan Pimpinan Lembaga setelah menerima DIPA ini diharapkan dapat melaksanakan percepatan realisasinya dan selalu menjaga integritas dan tata kelola anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.

"Saya berharap dan menekankan kepada seluruh Pimpinan Daerah dan Lembaga di Provinsi Riau untuk selalu menjaga keselarasan dan keharmonisan dalam penggunaan anggaran yang diberikan," jelasnya.

Dalam pengarahannya juga disampaikan bahwa ada lima fokus dalam penyelenggaraan/menjalankan anggaran ini, yakni Perbaikan Sumber Daya Manusia dengan mengupayakan menghapus kemiskinan ektrim dan menekan angka Stunting, Percapatan Tranformasi Hijau, Pemberian Subsidi dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran, Penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, dan peningkatan efisiensi dalam menggunakan belanja negara.

Pada 2024 menjadi tahun krusial mengingat tahun tersebut adalah tahun politik. Sementara risiko ketidakpastian, geopolitik, dan perubahan iklim ke depan masih mengancam. Karena itu kerangka APBN dan APBD 2024 disusun dengan optimis namun tetap penuh kewaspadaan terhadap potensi krisis dan resesi.

Kinerja APBN dan APBD 2024 menjadi tonggak penting untuk diestafetkan, demi mencapai target Indonesia Maju 2045. Dengan APBN dan APBD yang responsif dan selaras momentum penguatan pemulihan ekonomi dapat terus terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh positif di level 5% selama 8 kuartal berturutan. Inflasi pun terjaga stabil sehingga daya beli masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan tetap terlindungi.

Di samping mendukung pemulihan ekonomi, keselarasan APBN dan APBD juga akan dapat mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi dilakukan agar tercipta nilai tambah dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur pun masif dilakukan untuk mendorong investasi. (infotorial)