Nina Purwanto Jadi Pembicara Seminar Politik Perempuan

JarNas – Nina Yanti Purwanto menjadi pembicara pada Seminar Politik Perempuan yang ditaja oleh HMI dan KOHATI Komisariat Hukum di Bangkalan Surabaya, Ahad (2/4/2023).

Nina bersama Komisioner Bawaslu Jawa Timur Eko Rahmawati memaparkan tentang bagaimana Peran Perempuan dan keterlibatan Dalam Menyukseskan Pemilu 2024. Mengapa perempuan perlu berpolitik dan bagaimana perannya.

Dari pemaparan kedua narasumber itu, Nina menyampaikan bahwa makna politik bagi perempuan merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Dalam hal ini ada beberapa statemen perempuan berpolitik salah satunya ialah perempuan berpolitik tujuan akhirnya harus menghasilkan sebuah perubahan.

Sejauh ini representasi perempuan dalam bidang politik sendiri dapat dikatakan masih jauh dari harapan dan masih perlu diperjuangkan untuk mencapai kesetaraan.

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan tersebut disebabkan oleh kultural, struktural dan adanya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan derajatnya masih di bawa laki-laki.

Di samping itu juga di sebabkan oleh akses partisipasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kaum perempuan disini merasa di diskriminasi

Perempuan memiliki potensi yang beragam dan kekuatan yang berbeda. Jika disadari mayoritas suara perempuan itu lebih banyak, karena itu pemerintah mengatur tentang kuota perempuan dan keterwakilannya di dalam politik itu memiliki ruang yang besar.

Hanya saja perlu disadari bahwa perannya di dalam politik dan pembuatan kebijakan sangat besar karena itu perlu kebersamaan untuk memanfaatkan peluang itu untuk penyaluran kepentingan politik bagi perempuan.

Alumni Universitas Merdeka Malang ini menyebutkan bahwa manfaat politik bagi perempuan itu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang privat (the personal is political) dan berdampak luas bagi masyarakat.

Bagi perempuan, politik formal dan informal selalu terkait (misalnya kenaikan harga BBM berpengaruhnya dalam rumah tangga). Dunia politik sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat, bukan formal.

Kesenjangan Laki-laki dan Perempuan di Indonesia;
Perbandingan angka buta huruf, laki (5%) dan perempuan (11%). Hasil pemilu 2009, perempuan di DPR (18%) dan DPD (28%).

Dia menguraikan ada lima aspek mengukur ketidakadilan terhadap perempuan yakni :
1. Munculnya kekerasan terhadap perempuan.
2. Penomorduaan perempuan
3. Pemiskinan
4. Pelebelan
5. Beban ganda bagi perempuan

Dengan seminar ini diharapkan perempuan mampu memahami makna politik bagi perempuan. Dapat merangsang kepekaan tentang manfaat perempuan berpolitik melalui contoh-contoh isu perempuan. Memahami aspek-aspek mengukur ketidakadilan terhadap perempuan.

Sebagai salah satu sasaran dalam kebijakan pembangunan adalah kaum perempuan dengan berbagai problematika kehidupan yang ada.

Hadir Bawaslu, KPU Bangkalan, Ketua Cabang HMI, Ketua Korkom UTM, Seluruh Ketua Komisariat se UTM Bangkalan. (nty/jnn)