Tanggapi Usulan Anggota DPRD Kampar dan Kepala Desa Pj. Bupati Minta Ditinjau Ulang

JarNas - Pj. Bupati Kampar Muhammad Firdaus minta semua usulan anggota DPRD Kampar dan para Kepala Desa ditinjau ulang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas hanya Rp20 miliar sementara kebutuhannya mencapai Rp1,5 triliun. 

Hal itu disampaikannya setelah mendengar apsirasi dan usulan anggota DPRD Kampar Kasru Syam dan para kepala desa yang pada umumnya meminta pembangunan infrastruktur jalan, Bupati Kampar minta dinas terkait meninjau dan mengkaji ulang mana yang harus didahulukan.

"Saya minta dinas terkait dapat mengkaji ulang semua usulan pembangunan dari desa," kata dia pada kunjungan kerjanya di Kecamatan Kuok dan Salo yang dihadiri anggota DPRD Kampar Kasru Syam, Kepala Dinas PUPR Afdal, Plt. Kepala DLH Yuricho Efril, Kadis Pertanian Nur Ilahiali, Kadis Perikanan Zulfahmi, Plt. Kadis Kesehatan Riedel Fitri, Kasat Pol PP Arizon, Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aidil, Plt. Kadis Perkebunan Idris dan Kadis PMD Lukmansyah Badoe, tokoh agama dan tokoh masyarakat dari dua Kecamatan di aula Kantor Camat Kuok, Selasa (5/9/2023). 

Selain percepatan pembangunan yang diusulkan para kepala desa dan kepala sekolah, Firdaus juga menyampaikan beberapa hal yang juga harus dilakukan para camat, kepala desa dan kepala Puskesmas terkait penanganan Karhutla, penurunan angka stunting, mensukseskan Pemilu 2024, pengentasan kemiskinan ekstrem serta penanganan sampah.

Kemudian terkait jabatan yang kosong baik di Kecamatan Salo maupun Kecamatan Kuok, ia meminta segera melaporkan kepada kabupaten, "Kami akan pelajari apakah sudah sesuai dengan syarat yang berlaku. Apabila sudah memenuhi syarat, maka kita akan lajukan pengisian jabatan agar organisasi pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Kecamatan Salo banyak mengusulkan terkait infrasrtuktur dan juga bantuan budidaya perikanan. Kepada Desa sepungguk minta dinas perikanan untuk lebih luas memberikan apa yang menjadi harapan masyarakat, baik terkait benih maupun pakan ikan. Dalam pertemuan itu juga, anggota DPRD Kampar Kasru Syam dan para kepala desa pada umumnya meminta pembangunan infrastruktur jalan. 

Dari dua Kecamatan tersebut, walaupun dua kecamatan ini merupakan kecamatan tetangga ibukota kabupaten, namun pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, sekolah, dan lainnya masih cukup minim.

Selanjutnya, sebelum menanggapi usulan melalui dialog dengan para kepala desa, camat Salo sekaligus selaku Plt. Camat Kuok Refizal, saat itu menyampaikan bahwa Kecamatan Kuok memiliki sebanyak 9 desa dan 1 desa persiapan dan Kecamatan Salo sebanyak 6 desa.

Dalam hal ini, Kepala Desa Bukit Melintang Zulfikri menyampaikan bahwa selain pada Musrenbang telah disampaikan dan diusulkan kepada dinas terkait untuk perbaikan jalan desa lebih kurang 2 km, turap 50 meter untuk atasi bajir dan renovasi sekolah dasar. Namun sampai saat ini masih belum terealisasi, untuk itu mewakili suara masyarakat Evi berharap, semoga dengan diskusi langsung bersama Pj. Bupati Kampar dan dinas terkait ini, semoga ini bisa direalisasikan secepatnya pada 2023 ini. 

"Anggaran untuk infrastruktur cukup terbatas atau lebih kurang Rp20 miliar, namun kebutuhan untuk infrastruktur diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun sampai Rp2 Triliun. Untuk itu, kita berharap para kepala desa bersabar dan berharap juga nantinya bantuan melalui dana APBN, Nnmun khusus untuk jalan dan Turap di Desa Bukit Melintang, Afdal menyampaikan akan berusaha untuk merealisasikannya pada tahun 2023 ini," kata Kepala Dinas PUPR Afdal menanggapi berbagai usulan yang disampaikan dalam pertemuan itu. 

Kemudian dalam menanggapi usulan penanganan sampah di Pasar Kuok, Plt. Kepala DLH Yuricho Efril menyampaikan agar Kepala Desa mengatur jadwal untuk pembuangan sampah tersebut ke TPA Bangkinang dengan menggunakan armada DLH Kampar. (infotorial)