DPRD Kampar Minta Pemda Realisasikan Aspirasi Masyarakat

JarNas – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Fahmil menyampaikan sejumlah pokok pikiran anggota DPRD Kampar dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar 2023-2026 di aula Kantor Bupati, Selasa (1/3/2022).

Ada beberapa pokok pikiran yang disampaikannya mewakili Ketua DPRD Kampar bahkan dia mengkritik sekaligus menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar agar aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD saat reses yang ditetapkan menjadi perioritas dapat direalisasikan.

“DPRD ini jika turun reses, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, mohon aspirasi yang telah ditetapkan menjadi prioritas dapat direalisasikan agar anggota DPRD tidak berpikir yang macam-macam,” ujarnya.

Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili.

“Ketika aspirasi saat reses tidak terakomodir, maka ini menjadi beban, mana yang menjadi prioritas agar dapat direalisasikan,” tegasnya.

Dia meminta agar aspirasi bidang pendidikan dapat menjadi perhatian, mengingat perkembangan zaman saat ini anak muda semakin pintar.

“Jika tidak dibarengi dengan peningkatan SDM tenaga pendidik atau pengajar maka sekolah negeri akan semakin ditinggalkan,” tukasnya.

Dia menyebutkan dari guru yang pintar akan lahir generasi yang cerdas, maka ini sangat penting untuk menjadi prioritas terhadap kualitas pendidik yang ada.

Selain itu soal pentingnya mensosialisasikan BPJS sampai ke desa supaya jamkesda dapat berkurang.

Dia mempertanyakan mengapa di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tidak bisa masuk ke sana, maka diharapkan Jampersal dan Jamkesda dapat memperhatikan masyarakat kurang mampu agar mereka dapat terbantu dengan program kesehatan dari pemerintah.

Hal lain yang menjadi sorotan praktisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan soal infrastruktur selain jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur desa, masih banyak desa yang tertinggal.

“Harusnya dengan dana desa yang ada pemerintah memikirkan untuk peningkatan status desa agar menjadi lebih mandiri,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, menurutnya perlu ada pembangunan pasar kuliner oleh-oleh khas Kampar yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Fahmil juga mengkritisi soal indikator terbesar sektor perdagangan mencapai 99 persen seperti ekspos yang disampaikan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda dan Litbang Provinsi Riau

Dia menerangkan bahwa Kampar memiliki 250 desa, seharusnya sektor pertanian yang meningkat.

“Saya heran mengapa sektor perdagangan yang lebih besar, jangan-jangan bukan masyarakat yang berdagang,” ucapnya.

Sementara masyarakat yang berada pada sektor pertanian terbanyak yakni 90 persen. Mengapa tidak dialokasikan lebih besar pada sektor pertanian?”, tanyanya.

Dikatakannya jika pertanian lebih besar dan lebih difokuskan berarti masyarakat desa yang ekonominya meningkatkan.

Dia pertanyakan tentang pos anggaran terhadap bidang sosial. Di Kampar persoalan narkoba dan kasus perceraian cukup tinggi, maka ini perlu menjadi perhatian berkaitan dengan program ketahanan keluarga.

“Soal sandang pangan yang seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah untuk membantu perekonomian masyarakat,” terangnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengkritisi soal pendapatan daerah, “Saya melihat begitu banyak iklan-iklan besar dipasang sepanjang jalan, akan tetapi semua itu tidak memiliki izin. Ke depan ini harus dibenahi dan ditertibkan,” ujarnya.

Diakhir penyampaian pokok pikiran DPRD Kampar dia menyampaikan, “Orang tak mampu dan miskin itu kita yang pelihara dan fasilitasi agar mereka lebih mandiri,” ujarnya.

Dalam acara itu, Andi Istatuti menyampaikan bahwa perlunya penyelarasan RPJM Riau 2019-2024 dengan RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 agar dapat menyusun dan mengontrol pencapaian pembangunan dengan baik. (nty/jnn)