Fraksi PDIP Usulkan Beasiswa dan Penertiban Galian C
JarNas – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Kampar menyoroti beberapa faktor yang mendukung peningkatan perekonomian daerah.
“Dalam peningkatan perolehan keuangan di daerah, PDIP menyebutkan dalam Pandangan Umum tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kampar 2024 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah,” kata juru bicara Azhari Nardi dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi di gedung DPRD Kampar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Rabu (9/4/2025).
Diantaranya belum maksimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, belum optimalnya upaya pengembangan strategi serta pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum optimalnya pendataan dan pemungutan seluruh potensi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Kemudian, kurangnya akurasi data yang terkait dengan variabel-variabel dalam perhitungan perhitungan dan perumusan Dana Alokasi Umum (DAU), dan belum terkoordinasinya penyampaian data ke pemerintah pusat.
“Ini adalah masalah klasik dan sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Disini kami ingin mendengar apa rencana upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru untuk ikut membenahi BUMD tersebut?,” ujarnya.
Fraksi PDIP tidak ingin permasalahan yang sama terus menjadi masalah pada masa-masa berikutnya yang notabene terjadi karena kekurangsigapan sebagai pemerintahan daerah.
Mengingat kondisi ekonomi global yang saat ini tidak menentu, yang tentunya juga mempengaruhi perekonomian nasional dan juga daerah, dan sudah barang tentu mempengaruhi sosial dan ekonomi masyarakat, menjadi semakin sulit.
"Untuk itu kami merekomendasikan di 2025 ini pemerintah agar lebih fokus terhadap pembangunan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya masyarakat yang berkelanjutan, seperti pembiayaan usaha ekonomi kreatif, kelompok tani dan perikanan, serta pembangunan sumber daya manusia dengan segera memasukkan beasiswa terhadap para pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kampar, tidakpun sepenuhnya, minimal ada bantuan dari Pemerintah Daerah," terangnya.
Dalam rangka meningkatkan PAD Pemerintah Daerah hendaknya juga menertibkan usaha galian C ilegal yang saat ini menjamur di Kabupaten Kampar yang telah mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan sebelum masanya dan penuh debu yang membahayakan pengguna jalan lainnya, dan juga membahayakan pemukiman penduduk di sekitar galian C tersebut dan juga lahan pertanian mereka, seperti yang marak di Kecamatan Tambang. Oleh karenanya perlu perhatian ekstra dari Pemerintah terhadap hal ini.
Diakhir Pandangan Umumnya, fraksi ini menyetujui LKPj dibahas pada tahap selanjutnya. (*)
