Kasmarni Sampaikan Permintaan Percepat Pembangunan Jembatan Pulau Bengkalis-Sumatera

JarNas - Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan usulan percepatan pembangunan jembatan Bengkalis-Sumatera dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Riau Abdul Wahid bersama bupati/walikota se-Provinsi Riau di ruang rapat melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (17/4/2025).

Dalam rapat yang membahas permasalahan masing-masing daerah tentang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, dan lainnya  itu, Gubri didampingi Pj. Sekda Provinsi Riau Taufik OH mendampingi Gubri bersama Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Purnama Irawansyah. Rencananya, akan dibawa ke kementerian untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Kasmarni menyampaikan secara tertulis sederet permasalahan pembangunan yang menggunakan dana APBN diantaranya adalah Jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera, Pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, Pengaman Pantai (Penanganan Abrasi).

Kemudian Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Pulau Bengkalis, KEK Pulau Rupat; Akses Jalan Tanjung Kapal-Tanjung Medang dan Pembangunan Destinasi Wisata, pelaksanaan event tahunan dan lain-lain, Jalan Poros Duri-Sei Pakning (Menghubungkan Tol dengan Kawasan Industri Buruk Bakul), Pemanfaatan dan Pembangunan SM Balai Raja sebagai Eco Park, Pembangunan TPA di Kecamatan Mandau serta Perubahan Status Jalan Lingkar Barat Duri menjadi Jalan Nasional.

Kabupaten Bengkalis telah menggelontorkan investasi besar untuk membangun Jalan Lingkar Barat Kota Duri, tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan serta mengurangi potensi rusaknya jalan-jalan akibat kendaraan bertonase tinggi atau kelebihan muatan di dalam Kota Duri, yang lalu lintasnya sudah sangat padat.

Jalan Lingkar Barat diubah statusnya menjadi jalan nasional lalu jalan nasional yang lama di tengah kota (Jalan Hang Tuah) diturunkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Dengan begitu, kendaraan-kendaraan besar seperti truk-truk besar tidak lagi masuk ke tengah Kota Duri, tapi melewati Jalan Lingkar Barat.

Ia berharap dengan usulan itu, Jalan Lingkar Barat Duri sepanjang 33 KM dapat ditukar dengan Jalan Duri-Minang (Jalan Lintas Sumatera Ruas Duri - Kandis) yang merupakan Jalan Nasional dengan Panjang lebih kurang 25 KM dari KM 11 Desa Air Kulim sampai Kelurahan Balai Raja (Berdekatan Pintu Tol).

Selain itu Kasmarni mengajak Gubernur Riau untuk melakukan kunjungan ke Menteri Keuangan Republik Indonesia, guna berdiskusi terkait kepastian proses transfer dana pusat ke daerah yang menjadi kendala dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Pak Gubernur mungkin kita perlu melakukan konsolidasi ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk berdiskusi terkait kepastian proses dana pusat ke daerah, karena saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak bisa hanya mengandalkan PAD karena yang di bangun terdapat tiga pulau, diantaranya Pulau Sumatera yang terdiri dari tujuh kecamatan, Pulau Rupat dua kecamatan dan Pulau Bengkalis dua kecamatan, jadi kita sangat berharap dana transfer dari pusat ke daerah,” terangnya.

Kemudian ia berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat mengalokasikan bantuan keuangan secara resmi untuk pembangunan kabupaten. “Mudah-mudahan dibawah kepemimpinan Bapak Abdul Wahid hal tersebut dapat menjadi atensi, agar kami dapat mengusulkan alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Bengkalis,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Riau menyambut baik usulan-usulan yang disampaikan oleh para bupati/walikota se-Provinsi Riau. "Mudah-mudahan segala permasalahan ini bisa kita selesaikan secara bersama. Jadi saya maunya kita membangun daerah bersama-sama, bukan sendiri-sendiri," terangnya.

Gubri merencanakan dalam waktu dekat akan mengajak seluruh kepala daerah bersama-sama berkunjung ke kementerian-kementerian untuk mendapat dukungan pembiayaan pembangunan.

Ikut mendampingi Bupati Bengkalis dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra TH dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kepala Bappeda Rinto, Kepala Dinas PUPR Ardiansyah, Kepala Dinas Perhubungan Adi Pranoto, Kepala BPKAD  Aready, Kepala Bapenda Syahruddin, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Edi Sakura, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Suwarto. (*)