Fraksi Partai Demokrat Soroti Sering Molornya Pembahasan APBD Karena Tarik Menarik Kepentingan Dana Pokir

JarNas – Fraksi Partai Demokrat menyoroti soal sering molornya pembahasan APBD karena tarik menarik kepentingan dana Pokok Pikiran (Pokir) pimpinan DPRD.

‘Sering molornya pembahasan APBD baik murni maupun perubahan itu disebabkan adanya tarik menarik kepentingan dana Pokir pimpinan yang belum duduk,” kata Ketua Ketua Fraksi Partai Demokrat Juswari saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Rabu.

Antar pimpinan sering tolak menolak dalam membahas APBD, ada yang hadir ada yang tidak mau hadir, padahal ini adalah kewajiban dan tanggungjawab seluruh anggota DPRD untuk membahasnya sesuai mekanisme dan aturan tata tertib yang berlaku serta peraturan lainnya.

Pimpinan sering melakukan intervensi kepada eksekutif soal dana pokir, jika tidak duduk anggaran Pokir dengan target 10 miliar sampai 25 miliar maka tidak mau membahas APBD.

Kemudian juga dia menyampaikan soal kesenjangan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) antara pimpinan DPRD dengan anggota bahwa tidak ada dasar hukum membedakan klasifikasi terhadap besar kecilnya dana Pokir antar pimpinan dan anggota DPRD.

Hal ini yang selalu menjadi pemicu persoalan di DPRD sehingga berakibat molornya pembahasan APBD baik murni maupun perubahan karena belum duduknya anggaran Pokir pimpinan DPRD yang menimbulkan tarik menarik kepentingan.

Kalau sudah duduk dan disetujui dana Pokir dan kepentigan pimpinan, baru mereka mau membahasnya, maka konsekuensinya sering terlambat pembahasan APBD, waktu pembahasannya jadi mepet, sehingga DPRD dipaksakan untuk mengesahkan, semua jadi terkesan tergesa-gesa,

“Jika sudah duduk dana pokir pimpinan barulah dapat membahas APBD, waktu jadi mepet. Hari ini penyampaian nota keuangan, hari ini juga pandangan umum fraksi dan hari ini juga jawaban pemerintah, lalu dimana letak kualitas Perda APBD yang kita lahirkan ini,” ungkapnya.

Fraksi Partai Demokrat menyarankan praktik seperti ini yang sering mengatasnamakan kepentingan masyarakat agar dihentikan, apalagi endingnya 10 persen, sebab di berbagai daerah sering terjadi pimpinan DPRD bermasalah, ditangkap, diproses dan ditahan secara hukum oleh Aparat Penegak Hukum karena terkait persoalan dana pokir ini

Fraksi Partai Demokrat sependapat apa yang disampaikan Ketua Fraksi PPP Anshor yang mempertanyakan besarnya plafon APBD Perubahan sebelum dilaksanakan MoU, karena kita menandatangani itu harus jelas apa isi yang akan di tanda tangani itu.

Disisi lain Fraksi Partai berlambang mercy ini memaklumi kondisi keuangan saat ini yang selalu mengalami refocusing anggaran dimana setiap OPD dipotong 20 persen. Mereka meminta agar pemerintah Kabupaten Kampar mengencangkan ikat pinggang erat-erat dan membatasi kegiatan yang kurang penting.

Hanya saja dalam persoalan RAPBD ini, Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan tentang kenaikan anggaran sebesar Rp119 miliar, sebab angka itu muncul tiba-tiba setelah penyampaian KUA PPAS, anggaran APBD hanya naik Rp44 miliar dari APBD murni sebelumnya sebesar Rp2,42 miliar sehingga RAPBD menjadi Rp2,468 trilun setelah terjadi pergeseran atau penambahan.

Namun setelah penyampaian KUA PPAS dan ditanda tanganinya MoU, anggaran kenaikan dari Rp44 miliar itu tiba-tiba menjadi Rp119 miliar, mengalami kenaikan dari APBD murni Rp2,587 triliun.

“Dari mana angka ini dan dana apa itu, sebab kenaikan itu tidak pernah dibahas oleh TAPD dan Banggar. Mohon penjelasannya,” kata

Tanda tanya selanjutnya disampaikan terkait adanya anggaran tiba-tiba ada yakni anggaran alat berat yang sifatnya tidak mendesak dianggarkan, maka Fraksi ini meminta kepada OPD yang mengusulkan agar di batalkan dan jika tidak maka Fraksi meminta Banggar untuk mencoretnya, sebab anggaran itu tidak pernah dibahas di komisi maupun Banggar dan yang namanya APBD Perubahan itu yang sifatnya mendesak.

“Penambahan ini tidak dibahas di komisi mapun di banggar, ini disinyalir adalah anggaran titipan,” ujarnya.

Hal itu diketahui setelah adanya rapat fraksi dan pimpinan di ruang belakang paripurna pada Senin (26/9) saat sidang diskor 5 menit untuk menunda jadwal Pandangan Fraksi yang seyogyanya disampaikan pada Senin kemarin.

Selain itu yang menjadi fokus sorotan fraksi Partai Demokrat ini, mereka mempertanyakan alasan mengapa Kas Daerah kosong hingga berbulan-bulan sehingga menimbulkan dampak luas kepada masyarakat, berbagai aktivitas penting jadi terhalang, bahkan karena di semua instansi atau bagian tidak menerima gaji. Dampak dari itu masyarakat menjadi berhutang ke sana sini untuk memenuhi kebutuhan hidup.

‘Jika ada persyaratan yang harus dipenuhi di kementerian keuangan, maka segera dipenuhi jangan berlama-lama hingga berbulan-bulan,.bukankah itu adalah pekerjaan rutin,’ ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat juga mengapresiasi terhadap langkah pemerintah daerah yang memperjuangkan tenaga honorer agar tetap dipertahankan untuk menghindari melonjaknya angka pengangguran di Kabupaten Kampar.

“Kasihan mereka yang sudah lama mengabdi belasan tahun, yang pada akhirnya mereka harus menganggur, semoga upaya ini dapat berhasil untuk diperjuangkan,” kata dia.

Selain itu mendukung program kerja Penjabat Bupati Kampar dalam memajukan negeri Kampar dengan mengembalikan fungsi lahan kepada lahan persawahan, menanam padi dan menggencarkan masyarakat agar dapat memfungsikan tanah yang ada seperti pekarangan rumah ataupun lahan tidur untuk pengembangan bidang pertanian, mengingat persoalan ketahanan nasional sudah menjadi isu global yang harus kita waspadai bersama.

Begitu juga terhadap program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat dengan menggali segala potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pasca dilanda pandemi covid-19 agar dapat Pulih Lebih Cepat Dan Bangkit Lebih Kuat dapat segera diwujudkan. (nty/jnn)