Fraksi Partai Nasdem dan PDIP Minta Pemda Evaluasi Kinerja OPD
JarNas – Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar mengevaluasi seluruh kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena dalam penyerapan anggaran APBD 2021 mengalami SILPA anggaran sebesar Rp96 miliar lebih.
“Ini pertanda kinerja dari OPD kurang maksimal dalam pelaksanaannya,” kata Wakil Ketua Fraksi Mahmud Zainuri menyampaikan pandangan fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021 pada sidang paripurna DPRD Kampar, Senin (13/6/2022).
Dijelaskannya, agar lebih serius maka perlu dilakukan evaluasi terhadap OPD yang bersangkutan.
Selain itu, menurut fraksi ini pemda Kampar perlu menstabilkan pendapatan dan belanja daerah terkait terjadinya surplus/defisit anggaran sebesar Rp21 miliar.
Upaya itu dapat dilakukan dengan cara mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, yang sering terabaikan oleh pemerintah daerah dalam mengidentifikasi.
Salah satu diantaranya, retribusi pemberian izin mendirikan bangunan yang terjadi di berbagai wilayah yang ada di kecamatan-kecamatan berbatasan dengan kota Pekanbaru.
Soal rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang diakui dalam laporan pertanggungjawaban itu, fraksi ini memandang perlu segera mereformasi birokrasi dalam meningkatkan SDM yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan OPD terutama pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pada umumnya tidak menguasai peraturan tentang keuangan daerah.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan Rofi Siregar menyarankan agar pemda perlu melakukan tindakan serius soal penanganan lemahnya SDM.
“Perlu perhatian dan penanganan lebih serius dari pemerintah daerah mengatasi soal lemahnya SDM agar setiap penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak lagi mendengarkan alasan yang itu-itu saja,” kata dia. (nty/jnn)
