Juswari : Jangan Intervensi Tugas Legislatif
JarNas – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kampar Juswari Umar Said menyampaikan dengan tegas agar tidak ada intervensi terkait tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota legislatif.
“Tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD Itu sudah diatur dalam peraturan, tata tertib sehingga saya minta tidak ada yang coba-coba intervensi saya melaksanakan tupoksi saya,” kata Juswari Selasa (3/12023).
Ada tiga fungsi DPRD yakni Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah fungsi anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
Tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD mengusulkan dengan tingkatannya.
Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.
DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
Selain itu, anggota DPRD memiliki hak Imunitas artinya Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
Semua itu jelas telah ditentukan oleh peraturan, “Kalau tidak DPRD melakukan itu, lalu siapa lagi yang dapat melakukan fungsi pengawasan, makanya tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun jika ingin lembaga legislatif ini bermarwah dan befungsi,” kata dia.
Dia menegaskan semakin diintervensi, maka akan semakin merembet kemana-mana dan semakin terbuka kebobrokan APBD Kampar yang terindikasi merugikan keuangan negara akan terbuka nantinya. (nty/jnn)
