Komisi III gelar Raker bersama Dinkes

JarNas – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru membahas pelaksanaan vaksinasi dan percepatan penanganan Covid-19, Selasa (10/8/2021).

“Tujuan pemanggilan Dinas Kesehatan mempertanyakan kegiatan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru, karena kita mendapatkan laporan kinerja dari Dinkes,” kata Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Yasser Hamidy didampingi Wakil Ketua H Ervan, Sekretaris Komisi Jepta Sitohang dan anggota komisi Zulkarnain usai memimpin rapat itu.

Rapat kerja ini dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra dan Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Kesehatan David Oloan.

Dia menjelaskan walau belum 100 persen, saat ini program pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Pekanbaru baru mencapai sekitar 40 persen dari 70 persen yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat.

Dia mendorong Dinkes untuk terus mengejar target vaksinasi agar herd immunity bisa tercapai, “Sisa target itulah yang perlu dikejar, namun terkendalanya di pengadaan vaksin, sebab vaksin ini terbatas. Menurut mereka pemerintah pusat mendistribusikan (vaksin) juga tidak sebanyak yang diinginkan Pemko.Iinilah kendalanya,” terangnya.

Politisi PKS ini berharap agar Dinas Kesehatan bisa segera mencari solusi yang cepat untuk menangani kekurangan stok vaksin covid-19. Hal ini mengingat antusias dan animo masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi sangat tinggi.

“Kita lihat kegiatan vaksinasi dibeberapa titik itu membludak, ini kan berarti semangat masyarakat untuk divaksin sangat baik. Jadi tinggal bagaimana Pemko khususnya Dinkes harus memiliki stok vaksin yang cukup supaya keterwakilan dari masyarakat yang ingin divaksin itu bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kadiskes Kota Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra menyebut bahwa kekosongan stok vaksin dikarenakan adanya kendala dalam pendistribusian dari Pemerintah Pusat.

“Sebenarnya, vaksin Pemko sifatnya menunggu karena kan memang stok vaksinnya itu dari pemerintah pusat. Jadi, kalau kendalanya itu, kita juga tidak tahu apa,” ujarnya.

Naldo mengungkapkan bahwa Walikota Pekanbaru telah menyurati Menteri Kesehatan sebanyak dua kali guna meminta stok vaksin Covid-19.

“Covid-19 ini kan tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus bersama-sama, baik itu mitra pemerintah maupun DPR. Melalui wakil-wakil kita yang ada di pusat agar bagaimana stok vaksin bisa datang banyaklah ke Pekanbaru supaya percepatan herd immunity itu bisa tercapai sebelum bulan Desember,” ungkapnya.

Terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, Naldo mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru rencananya bakal mengeluarkan surat edaran terkait kebutuhan pemakaian oksigen bagi masyarakat.

Hal ini guna menghindari terjadinya kegaduhan dan ‘panic buying’ ditengah masyarakat. “Bagi masyarakat yang membeli di apotik-apotik itu harus punya (surat) rekomendasi dari dokter yang merawatnya,” ucapnya.

Terkait kebutuhan oksigen berskala besar, Lanjut Naldo, Dinas Kesehatan akan mengajukan permohonan kepada Walikota Pekanbaru agar kuota tabung oksigen yang ada di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau bisa dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan didalam Kota Pekanbaru.

“Jangan lagi ada penjualan-penjualan (oksigen) ke luar daerah dari Kota Pekanbaru. Karena memang, secara hitungan yang saya sampaikan tadi kita masih ada minus terkait kebutuhan oksigen di Pekanbaru per bulannya,” terangnya.

Dia memastikan bahwa stok ketersediaan obat-obatan di Kota Pekanbaru masih mencukupi bagi masyarakat, “Dari hitungan kita, masih bisa memenuhi kebutuhan Kota Pekanbaru untuk sampai 2-3 bulan kedepan. Sambil kita meminta bantuan (ketersediaan obat) yang baru ke Provinsi dan Pusat,” ujarnya. (Galeri)