DPRD Pekanbaru Sorot Pemotongan Honor THL dan Mobdin

JarNas – Pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyoroti pemotongan honor Tenaga Harian Lepas (THL) dan pengadaan mobil dinas oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Selasa (28/9/2021).

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE, didampingi Wakil Ketua lain, Ginda Burnama ST dihadiri Asisten III Sekretaris Daerah Masykur Tarmizi beserta pejabat di lingkungan Pemko hingga camat.

“Ada beberapa kegiatan yang disorot kalangan legislatif, Diantaranya pemotongan gaji THL hingga pengadaan mobil dinas, maka dari itu, kita minta kepada pemerintah untuk segera memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri usai rapat.

Dia menyebut pihak Sekretariat DPRD sudah mengagendakan Pemko untuk menjawab seluruh pandangan fraksi, “Pemotongan honor ini sebenarnya bukan suatu hal yang umum, bukan kebijakan yang baik, dari sisi pemerintah kami menyarankan untuk mempertimbangkan kembali,” jelasnya.

Kondisi itu sudah dilaporkan kepada ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke DPRD. Hal itu karena ekonomi sedang sulit dan pendapatan jauh merosot.

“Kita melaksanakan PPKM, seluruh aktivitas perekonomian kita macet. Pendapatan Pekanbaru salah satunya jasa, terjadi stagnan. Penerimaan kita, sektor pajak juga sangat menurun,” ucapnya.

Selain itu tentang pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru, “Soal pengadaan mobil dinas kita akan koordinasi lagi dengan Ketua TAPD, seperti apa. Saya belum cek detailnya. Tapi sebaiknya, kalau ada mobil dinas yang masih layak gunakan saja itu,” kata dia.

Politisi Demokrat itu menyarankan agar mengoptimalkan kendaraan yang ada. Apalagi, banyak aset berupa mobil dinas yang dikuasai oleh pihak luar, “Aset-aset kita banyak dikuasai pihak luar, saya minta optimalisasi aset kita khususnya kendaraan dinas. Sehingga bisa kita data ulang sesuai peruntukannya,” tuturnya. (Galeri).