Siak Termasuk Lima Kabupaten yang Difasilitasi Kementerian ATR

JarNas – Siak termasuk dari lima Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang di fasilitasi oleh kementerian ATR dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Hal itu disampaikan Kepala Bidang DLHK Provinsi Riau Muhammad Fuad rapat pra validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri Tanjung Buton Kabupaten Siak secara virtual diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman di kantor Bupati Siak, Jumat (28/1/22).

Dalam rapat yang dibuka Muhammad Fuad itu dihadiri Bappeda Litbang Riau, Tim Validasi Provinsi Riau, Tim Pokja dan Tenaga Ahli Penyusun KLHS RDTR Kabupaten Siak, dan Pimpinan OPD terkait.

Dia menyebutkan selain Siak yang fasilitasi oleh kementerian ATR yakni Bengkalis, Siak, Kota Dumai, Pelalawan dan Inhil.

“Semoga dengan adanya RDTR ini, pengembangan wilayah kabupaten terutama Siak dapat lebih tertata dan terkelola dengan baik. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang menyusun RDTR ini arahan prioritas nasional disekitar KITB,” ujarnya.

Gubernur Riau melalui DLHK yang menjadi validator dan yang memfasilitasi mengharapkan laporan KLHS ini yang tersusun mengacu pada Peraturan Pemerintah No.46 Th.2016. Dan Permen LHK No P.69 Th.2017 tentang penyelanggaraan KLHS baik tahap persiapan maupun dalam tahap pelaksanaannya.

“Diharapkan juga penyusunan KLHS ini bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder juga masyarakat, sehingga isu pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan, mewakili isu yang memang beredar pada Kabupaten Siak. Serta rekomendasi hasil KLHS ini nantinya betul-betul diintegrasi ke dalam RTRW yang disusun berikut Ranperdanya” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman dalam sambutannya menyampaikan, adanya capaian yang telah di raih oleh Pemerintah Kabupaten Siak terkait dengan tata ruang, hal tersebut karena adanya kerjasama dan kinerja dari semua pihak.

“Apa yang telah di capai Kabupaten Siak bukanlah suatu kerja dari satu penanggungjawab saja, melainkan kerja bersama yang selalu kita koordinasikan antar OPD dan menjadi suatu kebersamaan yang sama-sama ingin kita wujudkan, maka terjadilah apa yang kita harapkan ini,” ujarnya. (def/jnn)