Sistem Politik di Indonesia Dianggap Belum Transparan
JarNas- Sistem politik di Indonesia telah menjadi bahan perdebatan yang panjang.Banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem politik di Indonesia masih belum transparan.
Transparansi politik adalah prinsip yang penting dalam demokrasi modern, di mana pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus menjalankan fungsi mereka dengan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai alasan mengapa sistem politik di Indonesia dianggap belum transparan, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan transparansi politik.
Transparansi politik mencakup akses publik terhadap informasi yang memuat proses pembuatan kebijakan, pengeluaran publik, dan dibukanya ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik.
Dalam konteks sistem politik di Indonesia, transparansi politik merujuk pada sejauh mana pemerintah dan lembaga-lembaga negara menjalankan fungsinya secara terbuka dan akuntabel.
Berikut beberapa alasan mengapa Sistem Politik di Indonesia Dianggap Belum Transparan :
a)Korupsi.
Salah satu alasan utama mengapa sistem politik di Indonesia dianggap belum transparan adalah karena tingginya tingkat korupsi.
Korupsi telah menjadi masalah kronis di Indonesia, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Korupsi menghalangi transparansi politik karena menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana publik.
Ketika korupsi merajalela, proses pengambilan keputusan politik dan penggunaan anggaran publik tidak akan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
b)Keterbatasan Akses Informasi.
Keterbatasan akses informasi juga menjadi faktor penting yang membuat sistem politik di Indonesia dianggap belum transparan.
Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang akses informasi publik, masih terdapat kendala dalam implementasinya.
Banyak informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik masih dirahasiakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara.
Hal ini membuat masyarakat sulit untuk memantau dan mengawasi proses pembuatan kebijakan serta penggunaan anggaran publik.
c)Dominasi Kekuasaan
Dominasi kekuasaan juga merupakan salah satu alasan mengapa sistem politik di Indonesia dianggap belum transparan.
Beberapa partai politik atau kelompok elit memiliki kekuatan politik yang dominan, sehingga membuat proses pengambilan keputusan politik tidak demokratis.
Keputusan-keputusan penting sering kali diambil oleh kelompok tertentu tanpa melibatkan partisipasi publik yang luas.Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol yang cukup dalam sistem politik.
Oleh karena itu, sistem politik di Indonesia masih dianggap belum transparan dengan beberapa alasan, termasuk tingginya tingkat korupsi, keterbatasan akses informasi, dan dominasi kekuasaan.
Faktor-faktor seperti budaya korupsi dan lemahnya sistem pengawasan juga berkontribusi terhadap ketidak transparanan politik di Indonesia.
Namun, dengan langkah-langkah seperti penguatan lembaga pengawas, penerapan hukum yang ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat, transparansi politik di Indonesia dapat ditingkatkan.
Transparansi politik yang lebih baik akan membawa manfaat bagi demokrasi dan tata kelola negara yang lebih baik.
Penulis : Rahmad Hidayad Fahmi Lubis
Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, FISIP Unand
