Waspadai Delapan Area MCP Cegah Korupsi

JarNas – Pj. Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serius dan mewaspadai delapan ares intervensi pencegahan korupsi.

“Ada delapan area intervensi kegiatan koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah) yang perlu kita perhatikan dan tindak lanjuti,” kata dia saat memimpin rapat Monitoring Center For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar inspektorat di ruang rapat lantai III kantor bupati, Rabu (31/5/2023).

Delapan area itu harus diisi dan dilengkapi atau tindak lanjut oleh Dinas terkait dengan menyesuaikan kondisi yang ada di kabupaten Kampar antara lain meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, terkait Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola dana desa.

MCP merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kampar.

Selain itu yang terpenting salah satu program yang menjadi fokus dalam pencegahan korupsi adalah program tematik sektoral penyelamatan keuangan negara/daerah, dan pengamanan hukum Barang Milik Daerah (BMD) dengan mengakselerasi sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.

Dengan demikian agar OPD terkait segera dan serius dalam mengisi atau menindaklanjuti delapan area intervensi termasuk 30 Indikator tersebut, agar harapan peningkatan MCP 2023 bisa jauh meningkat.

Capaian terakhir MCP Kabupaten Kampar 2022 berkisar 85,03 persen, naik dari sebelumnya 72,66 persen dan untuk 2023 diharapkan agar bisa jauh lebih meningkat.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarnawan menjelaskan bahwa MCP merupakan program dari KPK yang dilaksanakan oleh kementrian lembaga termasuk pemerintah daerah dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

Hasil capaian MCP 85 persen itu, Pemkab Kampar mendapatkan apresiasi dari KPK yang diterima Bupati Kampar pada waktu itu khusus di bidang pemulihan dan penertiban aset.

Hal ini pertama pengembalian aset lima rumah Dinas, kemudian penyerahan sebanyak 27 Prasarana Sarana Utilitas (PSU), serta peningkatan Survey Penilaian Integritas (SPI) 2022 lebih kurang 18 poin. (nty/jnn)