Penjabat Bupati Kampar Beberkan Laporan Triwulan III ke Kementerian Dalam Negeri

JarNas - Hambali menyampaikan espos laporan kepada kementerian dalam Negeri RI melalui Irjen Inspektorat terhadap laporan triwulan III atas kinerja sebagai Penjabat Bupati Kampar di ruang auditorium lantai & gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Senin (23/09/2024).

Dalam espos itu Hambali didampingi Plh. Sekretaris Daerah Kampar Ramlah dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar.

Tim evaluator mereka meminta Hambali mengekspos laporan triwulan III terhadap isu penting diantaranya terkait inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, alokasi belanja daerah dan, pengangguran dan pendidikan disamping kegiatan unggulan pemerintah yang telah dilaksanakan. 

Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pj. Bupati Kampar yang telah melakukan ekspose, "kami mengapresiasi terhadap asistensi yang telah dilakukan oleh Pemkab Kampar dengan Irjen Kementerian Dalam Negeri, hal ini tentunya untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik," kada dia yang juga merupakan mantan Sekda Kampar tersebut. 

Pemaparan laporan kinerja itu diterima tim evaluator diantaranya Teguh Narutomo, Bachtiar Sinaga, Kusna Heriman, Azwan, Tumonggi Siregar, Nizwar Affandi, Wiratmoko, Rustam Mansur, Elfin Elyas, Muhammad Dimiyathi, Ahmad Husin Tambunan, Ihsan Dirgahayu, dan Yosephus Nugroho Susprianto.

Pj. Bupati Kampar menjelaskan lima Indikator Penilaian Penjabat Bupati Kampar Triwulan II Periode 22 Juni sampai dengan 22 September 2024 angka inflasi saat ini year on year yaitu 2,00 persen jika dibanding angka inflasi pada triwulan kedua (Mei 2024) sebesar 6,5 persen terjadi penurunan angka inflasi 4,55 persen.

Hal ini terjadi juga untuk angka inflasi tahun kelender, yang pada triwulan kedua 1,76% menjadi -035 persen pada triwulan kedua ini (agustus 2024 terhadap desember 2023), berdasarkan kelompok pengeluaran year on year, kelompok pengeluaran yang memilik andil besar yaitu dari kelompok  pengeluaran  makanan,  minuman  dan  tembakau  (0,86%).

Dalam upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi  yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar melalui strategi 4k (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif), yaitu  ketersediaan  pasokan untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian inflasi, pemerintah kabupaten kampar melakukannya dengan strategi 4 k pengendalian inflasi yakni ketersediaan pasokan melakukan gerakan menanam komoditi penyumbang inflasi antara lain padi dan cabai  melakukan koordinasi dengan daerah penghasil  pangan antara   lain   ke   Kabupaten   Limapuluh  Kota, Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok melakukan tindaklanjut kerjasama antar daerah (KAD) dengan beberapa daerah pemasok pangan antara lain dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok  dan  Kabupaten  Limapuluh  Kota  Provinsi  Sumatera  Barat  melalui penandatanganan perjanjian kerjasama, dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan.

Dalam aspek stunting, untuk  jumlah jiwa stunting kabupaten kampar tahun 2023 yaitu 571 orang menurun dari tahun sebelum tahun 2022 yaitu 662 orang, prevalensi stunting tahun 2023 yaitu 7,6 persen, menurun 6,9 persen dari tahun 2022 sebesar 14,6 persen untuk tahun 2024 ditargetkan menurun menjadi 5 persen dan target 0 persen. 

"Hal Ini bersama-sama kita keroyok bersama-sama dalam rangka penurunan angka stunting baik pihak perusahaan maupun melalui anggaran desa, hal ini juga bisa dilakukan, mari kita buat terobosan-terobosan, kita terus berupaya untuk menurunkan angka stunting dan Zero kasus stunting baru," ujarnya. 

Terhadap aspek kemiskinan ekstrem ia menjelaskan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem  jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem di kab kampar berdasarkan surat keputusan bupati kampar nomor 050-462/v/2023 tentang data kemiskinan ekstrem, sebanyak 18.271 jiwa (3517 kk) miskin ekstrem di kabupaten kampar, diperoleh dari estimasi yang di hitung oleh satgas data P3KE kemenko PMK terjadi penurunan dari 1.73% ke angka 0.36% pada tahun 2023,  indikator masyarakat miskin ektrem di kabupaten kampar dilihat dari jenis pendidikan, pekerjaan, rumah tidak layak huni, sanitasi, sumber air minum dan penerima program bantuan sosial" terang Hambali. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melakukan verifikasi data kemiskinan ekstrem dari data desil 1 Menko PMK yang berjumlah 14.153 kk, penetapan jumlah masyarakat miskin esktrem di kabupaten Kampar sejumlah 3.517 KK di kab kampar tahun 2023, kita upayakan dengan bantuan sosial maupun dengan pembangunan rumah layak huni. 

"Kita juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Riau terkait masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sejumlah 1.002 KK (50%) akan ditanggung oleh Provinsi Riau dan 50 persen lainnya ditanggung oleh pemerintah kabupaten Kampar, dan alhamdulilah berkat koordinasi yang kita lakukan kemiskinan ekstrem telah banyak mendapatkan bantuan dari Provinsi Riau," terangnya. 

Dalam penyerapan anggaran, dimana pada triwulan III ini sebesar 63,76 Persen, upaya yang kita lakukan adalah bersinergi dengan DPRD Kampar dan pengembangan serta pemgiotimalam program di OPD dilingkungan Pemkab Kampar. 

Selanjutnya untuk program pengurangan pengguguran, Hambali menerangkan telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan berbagai terobosan dan kerjasama, dan pemgiotimalam fungsi balai UPT Diklat dan Pelatihan Kerja Kampar yang kita Kerjasama kan Dengan balai Diklat Sumatera Utara dan menandatajgani MoU dengan Dirjen Koperasi dengan serapan dari dana APBN, begitu juga dengan perusahaan yang ada di Kampar kita juga meminta untuk membuka peluang tenaga kerja lokal Kampar. 

Ia menjelaskan, setiap OPD harus saling bersinergi terhadap program yang menjadi perhatian pemerintah pusat, peningkatan ekonomi masyarakat dan kegiatan - kegiatan lainnya, Kita  tidak bisa bekerja sendiri-sendiri.

Kemudian menyatakan Berbagai program yang telah kita lakukan baik program yang menjadi mandatori pemerintahan Pusat maupun program yang menjadi isu utama Pemerintah seperti Stunting, Kemiskinan Ekstrem, pengangguran, penyerapan dana APBD maupun pelayanan publik.

"Kami juga meminta sinergitas kepada seluruh OPD dengan stakeholder maupun instansi terkait dalam menyukseskan program yang saat ini kita jalankan," terangnya.(Inf)