Bupati Kampar Terima Penghargaan Tertinggi Kepatuhan Standar Pelayan Publik se-Indonesia

JarNas – Luar biasa !!! Di penghujung tahun Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menerima penghargaan penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 kategori Pemerintah Kabupaten se-Indonesia dari Presiden RI Joko Widodo.

Penghargaan tersebut langsung diterima bupati melalui Ketua Ombudsman RI DR Mukhamad Najih, SH, M. Hum di Kantor Ombudsman Jakarta, Rabu (29/12/21).

Presiden RI Joko Widodo mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan dari pemerintah pusat untuk badan, lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang telah menerima penghargaan, semoga ini terus dapat di pertahankan dan di tingkatkan dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Kampar Catur Sugeng yang diberi kesempatan memberikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, Kepala Ombudman RI serta yang telah memberikan penghargaan dalam penilaian ini.

“Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi dalam kegiatan pelayanan publik di seluruh Indonesia khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Kampar di tengah masyarakat dalam peningkatan pelayanan,” kata Catur

Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada gubernur dan semua pihak yang telah berperan dalam capaian penghargaan ini, “Semoga ke depan kita terus mampu mempertahankan pelayanan ini dan terus berinovasi, sehingga masyarakat kami akan merasa senang dan bahagia,” ujarnya sumringah.

Saat itu bupati didampingi Asisten III Setda Kampar Azwan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Yuricho Efril, Kepala Dinas PMTSP Hambali, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rahmat, Staf Ahli Bupati Syamsul Bahri, Kadis PUPR Afdal, Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan Ali Sabri.

Sementara itu Kepala Ombudsman RI Mukhamad Najih menyampaikan langsung ucapan selamat kepada kabupaten kampar dengan meraih pertama terbaik nasional. “Semoga hal ini bisa dipertahankan dan dan ditingkatkan,” pintanya.

Dia menyampaikan bahwa, penilaian ini dilakukan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh internal yang melibatkan perwakilan di seluruh Indonesia.

Penilaian kepatuhan dilaksanakan berlandaskan kepada integritas kepatuhan keadilan non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan keterbukaan dan kerahasiaan ruang lingkup.

Kriterianya meliputi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dalam hal ini juga meliputi Kementerian lembaga pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota dengan nilai hasil penilaian dikategorikan kedalam 3 zona yakni zona hijau, zona kuning dan zona. merah.

Selain itu berdasarkan standar pelayanan publik dengan media elektronik dan non elektronik, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan batasan website resmi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai domain.go.id.

Jumlah produk penilaian pada Kementerian dilakukan terhadap 275 produk layanan dan pada lembaga dilakukan terhadap 109 produk layanan, penilaian pada pemerintahan daerah provinsi kota dan kabupaten dilakukan terhadap 4 instansi yaitu perizinan, kesehatan, administrasi serta kependudukan dan catatan sipil.

“Nilai yang diraih Kabupaten Kampar 99, 70 merupakan peringkat tertinggi di atas 416 kabupaten yang ada di Indonesia. Sebanyak 103 pemerintahan kabupaten dengan capaian pemerintah kabupaten pada zona hijau, sedangkan pada zona kuning ada sebanyak 226 pemerintahan kabupaten dan zona merah terdapat sebanyak 87 pemerintahan kabupaten,” kata Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kampar Yuricho Efril.

Lima kabupaten teratas mendampingi Kampar pada posisi kedua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Ketiga Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Keempat Kabupaten Landak Kalimantan Barat serta Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Tengah. (nty/jnn)