DPRD Kampar Bentuk Tiga Panitia Khusus Selamatkan Aset Daerah

JarNas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) tentang Aset, penyertaan modal (Riau Air Line, Kamparicom, kerjasama pasar ramayana serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di ruang sidang paripurna, Senin (5/7/2021).

Wakil Ketua DPRD, Toni Hidayat memimpin pembentukan Pansus itu dihadiri sejumlah anggota DPRD. Dihadiri Asisten III Setda Kampar Drs. Syamsul Bahri serta beberapa pimpinan OPD lainnya.

Dalam rapat, ditetapkan para panitia sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kampar Nomor 02/KPTS/DPRD/2021 tanggal 05 Juli 2021. M. Anshar sebagai Ketua Pansus Penyertaan Asset, wakilnya, Efrinaldi,SH, anggota, Zumrotun, Rahayu Sri Mulyani, Sunardi, Haidunan Juven, H. Harsono, IIb Nursaleh, Ali Sobirin, Syafrizal Azis, Zulfan Azmi, H. Januar,SH, Habiburahman, Bambang Hermanto dan Hanafiah.

Kemudian Pansus Penyertaan Modal (Riau Air Line, Kamparicom, Pasar Ramayana ketuanya, Ropii Siregar, Mahmud Zainuri, Jama’an, Haswinda, Ramlan, Zalka Putra, Diski, M. Rizal Rambe, H. Syafruddin, Jasnita Tarmizi, H. Anasril, serta Anotona Nazara.

Pansus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditunjuk sebagai Ketua, M Yuli Akmal, Juswari Umar Said, Jamris, H. Nefrizal, Agus Candra, Safi’i, Safrizal, H. M Warit, Said Abdullah, Sukardi, H. M Kasru Syam, Maju Marpaung, Kardinal Kasim.

“Lama waktu bekerja tiga pansus ini lebih kurang enam bulan, sebab banyak proses kerjanya dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan data dan informasi akurat sehingga nantinya dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya untuk menuntaskan semua permasalahan yang ada”, kata Toni Hidayat usai memimpin sidang itu.

Dia menyebutkan, hasil kerja masing-masing Pansus dijadwalkan akan disampaikan pada paripurna Senin (4/10) mendatang. Apapun nantinya yang diperlukan oleh panitia, atas nama pemerintah melalui OPD terkait akan dilakukan kerjasama yang baik.

Praktisi Demokrat itu menyebutkan bahwa hal yang melatarbelakangi dibentuknya Pansus itu didasari predikat yang di peroleh pemerintah Kampar dalam laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi, ada sejumlah permasalahan yang disampaikan masih bermasalah yang tidak lain terkait soal administrasi dan keuangan serta tanggungjawab pemerintah.

Sementara itu, Agus Chandra menyampaikan dari kerja Pansus ini diharapakan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan setelah nantinya mengetahui persoalan mendasar dari semua objek masalah yang ada, mana yang bisa diselamatkan dan mana yang dihentikan, karena itu penting adanya badan pengawas dalam menjalankan setiap usaha.

Mewakili Bupati Kampar, Syamsul Bahri, mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang akan melakukan pembahasan dan berharap semoga semua panitia pansus bisa bekerja dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. (nty/jnn)