Komisi V DPRD Riau Berkolaborasi bersama Pemda Kampar Soal Pendidikan dan Kesehatan
JarNas – Komisi V DPRD Provinsi Riau datang menemui Penjabat Bupati Kampar Kamsol di ruang rapat bupati lantai II, Jumat.
Kunjungan ini dalam rangka sinergi dan kolaborasi program komisi V dengan Pemkab Kampar terkait permasalahan kesehatan dan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Kampar dan Riau.
Penjabat Bupati Kampar Kamsol menerima para wakil rakyat ini dengan menjawab satu persatu persoalan yang disampaikan berkaitan dengan sharing budget dan program kesehatan dan pendidikan.
Hadir disana Ketua Komisi V Robin P. Hutagalung, Sekretaris Syamsurizal dan anggota lainnya, Ade Hartati, Eva Yuliana, Sofyan Siraj dan lainnya.
Mendampingi Kamsol, Asisten III Azwan, Kepala Dinas Pendidikan diwakili Admiral, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendra Das’at.
Kamsol menjelaskan tentang kondisi Kampar dan sederet permasalahannya sejak awal ia menjadi Penjabat Bupati Kampar.
Dia telah menjalankan amanah dari Presiden RI Joko Widodo soal Penyerapan APBD dan APBN, pemulihan ekonomi dengan membangun dan mengembangkan UMKM serta membentuk forum dan koperasi sebagai wadah bagi pelaku usaha.
Selain itu juga disampaikan soal langkah mengantisipasi kerawanan pangan dengan melakukan penanaman padi dan membranding beras Kampar merek Ulu Kasok hingga persoalan peran Ninik mamak dan kendala pelaksanaan pembangunan yang menjadi pesan khusus dari Gubernur Riau Syamsuar.
Robin P Hutagalung Ketua Komisi V menyampaikan berbagai persoalan pendidikan dan kesehatan yang terjadi di Provinsi Riau khusus di Kabupaten Kampar.
Harapannya, dengan adanya kerjasama dengan Pemda Kampar dua persoalan itu dapat diatasi secara maksimal dan dengan baik.
Anggota Komisi V Sofyan Siraj menyampaikan tentang harapannya terhadap pembangunan Islamic Center Bangkinang yang menjadi ikon di Kabupaten Kampar sebagai negeri serambi Mekkah Provinsi Riau.
Dia sangat berharap agar dapat betul-betul diperhatikan dan juga ia menyampaikan soal beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di Universitas Pahlawan Bangkinang agar mendapatkan dukungan Pemda Kampar.
Sofyan juga sangat mendukung peran dan fungsi adat Tali Bapilin Tigo, Tigo Tungku Sajoghangan, “Ini sangat menarik, saya yakin semua persoalan yang dihadapi masyarakat serta lahan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik dengan melibatkan Ninik mamak dan adat Kampar.
Sementara itu Ade Hartati dan Eva Yuliana menyampaikan soal permasalahan banyaknya anak putus sekolah dan tidak bersekolah atau tidak menerapkan wajib belajar 9 tahun.
“Begitu banyak terjadi di Kecamatan Siak Hulu anak putus sekolah, tidak bersekolah bukan karena mereka tidak mampu akan tetapi kesadaran akan pentingnya pendidikan sangat kurang juga dipengaruhi kebiasaan dari orang tua yang terlalu memanjakan mereka, sehingga banyak diantara mereka kawin muda,” terang kedua politisi ini.
“Saya mohon kepada bupati Kampar dapat mencarikan solusi dari masalah ini,” kata Ade.
Di bidang kesehatan, Ade meminta agar Pemda Kampar juga konsisten dengan sharing budget bersama Pemprov Riau agar tidak menurunkan anggaran biaya bidang kesehatan ini.
Menurutnya, pengurangan anggaran ini menghambat masyarakat yang mau rujukan karena dana habis.
Eva Yuliana meminta Pemda Kampar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menyarankan soal rencana pembangunan kembali
Water front city agar bisa diwujudkan dan dia juga menyampaikan salut kepada bupati bisa tinggal di rumah dinas Bupati Kampar.
Sementara Syamsurizal sangat berharap tentang komitmen pemerintah Kabupaten Kampar soal keberlangsungan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan melalui Balai Latihan Kerja yang ada agar mereka dapat disalurkan ditampung bekerja di suatu tempat yang menjadi jalinan kerja sama pemerintah.
“Jangan hanya mengharapkan uang saku dari pelatihan, yang dilatih orang-orang itu saja dan selepas pelatihan mereka hilang begitu saja dan kembali lagi mengikuti pelatihan,” terangnya.
Menanggapi semua itu Kamsol menerangkan bahwa soal pendidikan telah dilakukan upaya membuat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di desa-desa mengutamakan mereka yang putus sekolah dapat mengenyam pendidikan di lembaga non formal akan tetapi proses belajarnya sama dengan sekolah formal.
“Kita sudah meminta pemerintah desa membuat PKBM, masing-masing akan diberi bantuan sebesar Rp100 juta,” terangnya.
Ia menerangkan saat ini di Kampar sudah ada 10 PKBM yang juga mendapat bantuan Rp50-75 juta dan akan ditambah lagi sekitar 17 PKBM yang nantinya akan diberikan tanggungjawab kepada kepala desa dalam pembentukannya.
Selan itu untuk guru-gurunya Kampar telah menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) membuat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik bagi mahasiswa mereka.
Polanya, mahasiswa diturunkan ke desa-desa untuk praktek mengajar selama 6 bulan sampai 1 tahun, sama nilainya mereka mengikuti perkuliahan dan nilai bagi mahasiswa itu diberikan sesuai dengan nilai materi kuliah.
“Mahasiswa itu mengajar bergulir setiap periode mengajar 6 bulan sampai 1 tahun,” terangnya.
Menurutnya, jika membangun sekolah dengan dana Rp100 juta tidak cukup uangnya dan mengangkat guru itu juga berat dengan kondisi keuangan saat ini.
“Inilah solusi dari Kampar dalam mengatasi semua persoalan pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak bersekolah,” terangnya.
Berkaitan dengan kesehatan akan ditindak lanjuti oleh dinas terkait dan penganggarannya juga telah diatur dalam program kerja yang ada.
Menanggapi tentang pembangunan Islamic Center, Kamsol menjelaskan bahwa itu tida dapat dikerjakan dalam waktu singkat karena membutuhkan biaya tidak sedikit, kisaran Rp40 miliar, sama dengan membuat baru kembali.
Soal water front city rencana ke depan akan dibangun tempat-tempat atau lapak-lapak beraktivitas masyarakat terlebih dahulu dan insyaallah itu dapat diwujudkan. (nty/jnn)
