Partai Demokrat Tolak Kenaikan BBM

Sep 19, 2022 - 00:02 WIB
Partai Demokrat Tolak Kenaikan BBM

JarNas – Kenaikan BBM yang menjadi kebijakan pemerintah memunculkan berbagai reaksi dari beberapa kalangan. Salah satunya partai Demokrat Kabupaten Kampar.

Atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan penolakan terhadap kenaikan BBM. Hal itu disampaikan melalui rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar dalam surat Nomor 9/FPD-DPRD-KPR/IX/2022 tertanggal 19 September 2022.

Surat FPD tolak BBM
Surat FPD tolak BBM

Rekomendasi itu menyikapi adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan ke gedung DPRD Kabupaten Kampar. Ada dua poin yakni menolak tegas kenaikan BBM karena berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat luas dan meminta Ketu DPRD Kampar menyampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Dalam hal ini Ketua Fraksi Partai Demokrat Juswari Umar Said menyampaikan kebijakan kenaikan BBM ini tidak tepat, sebab kondisi masyarakat sangat memperhatinkan.

“Masyarakat baru saja akan bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19 dan baru akan menata kembali atas kesengsaraan perekonomian yang menerpa kehidupan mereka, disusul lagi dengan kenaikan BBM yang tentunya diikuti terjadinya inflasi, semua kebutuhan pokok merangkak naik,” jelasnya, Senin (19/9/2022).

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat mengatakan bahwa dengan penurunan harga minyak dunia ini, maka alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jadi tidak relevan dan sulit di nalar logika masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kampar ini pun meminta pemerintah segera meninjau ulang kebijakan kenaikan BBM bersubsidi tersebut. Menurutnya, tidak pantas pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus turun.

“Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran,” ujar Politisi Demokrat Dapil Siak Hulu dan Perherian Raja itu.

Menurutnya, daripada pemerintah menaikkan harga BBM sebaiknya pemerintah menunda proyek proyek nasional di bidang fisik yang dinilai belum dinilai prioritas. Misalnya, pembangunan jalan TOL, pengadaan kereta api cepat Jakarta Bandung serta rencana pemindahan Ibukota Negara.

Begitu juga Ketua DPC Partai Demokrat Rahmat Jevary Juniardo sangat mendukung apa yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat.

“Kenaikan BBM ini semakin menyusahkan kehidupan masyarakat dan berdampak pada perkembangan ekonomi, dunia usaha dan sektor lainnya,” terangnya.